Apa yang dilakukan Pemerintah apabila APBN Defisit?

Apa yang dilakukan Pemerintah apabila APBN Defisit?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan atau suatu daftar yang memuat secara rinci pendapatan dan pegeluaran pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Tujuannya APBN yaitu sebagai pedoman pemerintah dan pengeluaran Negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Dan untuk menghindari inflasi dan deflasi. Dengan adanya APBN dan APBD  dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Dengan demikian peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktifitas faktor – faktor produksi. Dengan peningkatan SDM yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi dan hasil – hasil produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak jasa yang tersedia bagi masyarakat.

Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Para ahli ekonomi cenderung menghitung defisit anggaran negara itu bukan dari angka absolut, tetapi mengukur dari rasio defisit anggaran negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila kita menghitung defisit anggaran negara sebagai persentase dari PDB, maka akan mendapat gambaran berapa persen suatu negara dapat menghimpun dana untuk menutup defisit tersebut. Kecuali  dengan menghitung besarnya persentase defisit anggaran negara terhadap PDB, juga menggambarkan berapa tingkat defisit itu sudah membahayakan keadaan perekonomian.

Dalam situasi seperti sekarang ini, pelonggaran angka defisit wajar terjadi dan memang mau tidak mau harus dilakukan. Persoalannya sekarang, pada kisaran angka defisit berapakah yang bisa dijadikan acuan anggaran dan pastinya juga masih dalam kendali. Persoalan defisit anggaran pada dasarnya selalu berkutat pada sumber dana apa yang bisa digunakan untuk menutupi. Dari sisi pengeluaran, pemerintah bisa melakukan efisiensi dengan jalan melakukan penghematan di luar belanja rutin. Sementara itu, dari sisi penerimaan, ada dua opsi yang bisa diambil, yaitu apakah menambah penerimaan dari pajak ataukah menambah utang baru.

Untuk mengatasi problem defisit anggaran ini, solusi universalnya ada 3 (tiga), yaitu menambah pendapatan, mengurangi belanja dan berutang, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Di negara – negara kapitalis, cara menambah pendapatan pada umumnya adalah meningkatkan pajak dan kadang dengan mencetak matauang. Untuk konteks Indonesia, cara yang ditempuh untuk mengatasi defisit anggaran adalah meningkatkan pajak dan berutang.

Dalam pembiayaan defisit APBN tersebut ada beberapa alternatif yang dapat digunakan, diantaranya adalah dengan pinjaman (bond), suku bunga, uang dan lain - lain. Pembiayaan defisit dari hutang memerlukan daya tarik yaitu dengan tingginya imbal hasil (bunga) yang ditawarkan. Dampak dari suku bunga yang tinggi pada sisi keuangan negara adalah akan terjadinya capital inflow. Keseimbangan APBN dari pembiayaan hutang tidak selamanya berdampak positif bagi perekonomian, meskipun defisit masih di bawah dari ketentuan undang – undang. Neoclasic dan Keynes telah memberikan gambaran akibat bahwa pembiayaan defisit APBN dari hutang yang didukung oleh tingkat suku bunga yang tinggi akan berbentuk Crowding Out dan Crowding In. Pandangan Neoclasic menjelaskan bahwa ketika pemerintah menerbitkan Bond sebagai salah satu cara untuk mengatasi defisit APBN, maka akan terjadi perlambatan kegiatan ekonomi di masyarakat yang disebabkan oleh bunga pinjaman yang harus dibayarkan meningkat akibat dari suku bunga yang di tetapkan pemerintah mengalami kenaikan. Proses tersebut akan berdampak pada pengalihan pinjaman dari dalam negeri ke luar negeri atau yang disebut sebagai Crowding Out.

Dalam usaha untuk meringankan beban anggaran negara dan memperbaiki posisi neraca pembayaran, salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah melalui pinjaman dana dari luar negeri. Seiring dengan adanya perubahan politik luar negeri, utang luar negeri pemerintah sebagian besar diperoleh dari pinjaman negara - negara blok Timur, seperti dari RRC dan USSR. Pada intinya utang dalam negeri lebih aman karena risiko nilai tukar tidak banyak terpengaruh selama pemerintah bisa mendesain surat utang yang baik dengan memperhatikan akses likuiditas dari perbankan, maka perbankan akan membeli surat utang pemerintah untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Jumlah utang luar negeri Pemerintah tersebut telah menambah berat beban Pemerintah bila diukur dengan kemampuan membayar kembali baik dari sisi keuangan negara atau tersedianya devisa yang berasal dari ekspor.

Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.Kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk, salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. Banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. Sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. Meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.Apabila pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, memperluas objek pajak, berarti akan lebih banyak uang yang tersedot ke Pemerintah. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, menambah penerimaan pajak menjadi hal yang susah direalisasikan. Dengan adanya stimulus fiskal, pajak ekspor dipastikan akan turun. Kenaikan pajak bisa jadi akan dibebankan pada konsumen yang akan bermuara juga pada kenaikan laju inflasi.

Kebijakan yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. Selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia, biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. Maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun. Sehingga biaya investasi ikut turun. Dari sini, diharapkan investasi meningkat. Kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. Jika tarif impor naik, dorongan untuk impor berkurang. Jika tarif impor turun, dorongan untuk impor bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.

Pemerintah juga harus menghemat belanja barang dan pegawai. Selama ini belanja barang dan jasa di instansi pemerintah cenderung boros dan tidak efektif. Seharusnya ada upaya penghematan melalui pengurangan honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.

Selanjutnya kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah kebijakan sektoral. Kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. Misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. Subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah. Dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. Contoh lainnya adalah kebijakan di sektor industri. Di sektor ini pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. Misalnya, kawasan industri Cilacap. kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi di sana.

Opsi terakhir adalah menambah utang baru dari dalam negeri dengan menerbitkan obligasi negara. Ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, pertamaprimary balance adalah selisih antara anggaran penerimaan dan pengeluaran di luar bunga dan cicilan utang. Kedua, rasio utang terhadap PDB yang konstan. Faktor-faktor yang perlu dipenuhi dalam praktiknya memiliki kelemahan karena profil jatuh tempo utang pemerintah diabaikan. Jika jatuh tempo utang terkonsentrasi pada satu periode yang berdekatan dan primary balance surplus tidak mampu mengimbangi, tekanan fiskal dari lonjakan pembayaran utang yang jatuh tempo tidak bisa dihindari.

Sebagai penutup,APBN yang sudah ditentukan hendaknya dipertanggung jawabkan oleh pemerintah dengan melaksanakannya dengan transparan antar instansi terkait guna memperbaiki kinerja pemerintahan yang akhir-akhir ini tidak mementingkan kemakmuran rakyat.

Dan dalam menjalankan perekonomian di Indonesia,pemerintah hendaknya mengambil kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini kaitannya dengan kebijakan fiskal dan APBN. Dengan tekanan fiskal pada struktur APBN, sudah selayaknya kita mendukung upaya efisiensi program Pemerintah serta pengembalian aset negara dari para koruptor demi tercapainya upaya stabilisasi perekonomian nasional.

Referensi :

1.    http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=340

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya.

·      Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5%. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2011 mencapai Rp 2.463,2 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2011 naik sebesar Rp 990,8 triliun, yaitu dari Rp 6.436,3 triliun pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 7.427,1 triliun pada tahun 2011.

Selama tahun 2011, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang mencapai 10,7%, diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 9,2%. Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 6,8%. Sektor Jasa-Jasa dan Sektor Konstruksi masing-masing 6,7%. Sektor Industri Pengolahan 6,2%. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 4,8%. Sektor Pertanian 3,0 persen dan Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,4%. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada tahun 2011 mencapai 6,9% yang berarti lebih tinggi dari pertumbuhan PDB secara keseluruhan yang besarnya 6,5%.

Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 6,2% dan 9,2% memberikan sumbangan terhadap sumber pertumbuhan terbesar terhadap total pertumbuhan PDB yaitu masing-masing sebesar 1,6%. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang memberikan peranan sebesar 1,0%.

Pada tahun 2011 ini hanya sedikit negara di dunia yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun, bila dikaji lebih jauh, ternyata pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut belum berhasil mengurangi secara berarti jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Bila pada bulan Agustus 2010 jumlah pengangguran dan pekerja tidak penuh telah mencapai 41,59 juta orang, maka setahun kemudian yakni Agustus 2011 jumlahnya justru meningkat menjadi 42,29 juta orang. Pada bulan Maret 2011, jumlah penduduk yang tergolong miskin masih lebih dari 30 juta jiwa, padahal garis kemiskinan secara rata-rata adalah pendapatan/pengeluaran per kapita Rp 253.016 per bulan, yang berarti kurang dari US$ 1 per hari. Mengkaji berbagai macam faktor, dapat dikemukakan bahwa kegiatan ekonomi yang paling berkembang dalam beberapa tahun ini di Indonesia adalah kegiatan yang tidak padat tenaga kerja  atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntutan riil yang ada.

Sementara itu, dari sisi penggunaan laju PDB 2011 bisa dilihat dari petumbuhan konsumsi rumah tangga 4,7%, kosumsi pemerintah 3,2%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 88% , ekspor 13,6% dan impor 13,3%. Distribusi PDB adalah 54,6% konsumsi rumah tangga, 9 persen belanja pemerintah, 32% PMTB, 26,3% ekspor, serta impor 24,9%.

Pada tahun 2011 yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ekspor, total nilai ekspor mencapai USD 203,6 miliar atau meningkat 29,1% dibanding tahun 2010. Nilai tersebut dua kali lipat lebih besar dari nilai ekspor Indonesia pada lima tahun yang lalu. Peningkatan nilai ekspor Indonesia didorong oleh peningkatan ekspor non-migas sebesar USD 162 miliar atau 24,8% dan ekspor non-migas sebesar USD 41,6 miliar atau 48,3%.

·      Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012

 

Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2012 sebesar 6,23 persen dengan konsumsi domestik dan ivestasi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Sedikit turun dibanding pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 6,5 persen. Adapun nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 mencapai Rp 2.618,1 triliun, naik Rp 153,4 triliun dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 2.464,7 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2012 naik sebesar Rp 819,1 triliun, dari Rp 7.422,8 triliun (2011) menjadi Rp 8.241,9 triliun (2012). Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor perdagangan dan komunikasi 9,98%, dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian 1,49%. Sementara PDB Non Migas tahun 2012 tumbuh 6,81.

Indonesia pada triwulan IV/2012 dibandingkan dengan triwulan III/2013 (q to q) turun sebesar 1,45%, tapi bila dibandingkan dengan triwulan IV/2011 (y on y) tumbuh sebesar 6,11%. Adapun PDB per kapita mencapai Rp 33,3 juta (3.562,6 dollar AS) meningkat dibandingkan PDB per kapita pada 2011 sebesar Rp 30,4 juta (3.498,2 dollar AS). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV/2012 turun sebesar 1,45% dibanding triwulan sebelumnya. Namun dibandingkam dengan triwulan IV/2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,11%. Penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2012 terjadi karena sektor pertanian mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 23,06% akibat siklus musiman.
Sedangkan jumlah total produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2012 adalah Rp 8.241,9 triliun, sementara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah Rp 2.618,1 triliun. 
Sektor konstruksi, transportasi dan penambahan mesin untuk pemenuhan permintaan dalam negeri masih tumbuh kuat. Indonesia saat ini tengah mengalihkan perhatiaanya pada pasar dalam negeri. Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan dari daya beli masyarakat yang terjaga akan dmanfaatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Dan negara seperti ini yang akan bertahan ditengah perkembangan global.

Menurut Kepala BPS, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan yang terbesar dalam menyerap PDB, yaitu 54,56%, disusul komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 8,89%, komponen pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik 33,16%. komponen ekspor 24,26% dan komponen impor 25,81%. Karena ada moratorium PNS, sehingga belanja pemerintah tidak terlalu tinggi. Ekspor memang rendah sehingga terjadi defisit. Jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi 2012 berasal dari konsumsi dan investasi

Proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi itu disebabkan turunnya perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang semula 4% menjadi 3,8%. Penurunan ini disebabkan turunnya kinerja ekspor Indonesia yang berdampak lesunya permintaan investasi sektor ini. Namun hal ini tidak berlaku pada konsumsi dan investasi pada bidang domestik.

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pertumbuha Ekonomi :

1.  Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber Daya Manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2.  Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3.  Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin – mesin canggih berdampak kepada aspek efesiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4.  Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN dan sebagainya.

5.  Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang – barang modal yang sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang – barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Referensi :

1.  http://Id.wikipedia.org/wiki/pertumbuhan_ekonomi 

2.http://www.setkab.go.id/berita-7275-bps-pertumbuhan-ekonomi-2012-capai-623.html

3.http://mansjur-mj.blogspot.com/2011/12/menurunkan-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi.html

4.  http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_banner1.pdf