Apa yang dilakukan Pemerintah apabila APBN Defisit?

Apa yang dilakukan Pemerintah apabila APBN Defisit?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan atau suatu daftar yang memuat secara rinci pendapatan dan pegeluaran pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Tujuannya APBN yaitu sebagai pedoman pemerintah dan pengeluaran Negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Dan untuk menghindari inflasi dan deflasi. Dengan adanya APBN dan APBD  dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Dengan demikian peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktifitas faktor – faktor produksi. Dengan peningkatan SDM yang dapat menerapkan teknologi tinggi dalam proses produksi dan hasil – hasil produksi yang tidak dikonsumsi akan meningkatkan tabungan masyarakat. Akhirnya peningkatan tabungan akan meningkatkan investasi sehingga semakin banyak jasa yang tersedia bagi masyarakat.

Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Para ahli ekonomi cenderung menghitung defisit anggaran negara itu bukan dari angka absolut, tetapi mengukur dari rasio defisit anggaran negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Apabila kita menghitung defisit anggaran negara sebagai persentase dari PDB, maka akan mendapat gambaran berapa persen suatu negara dapat menghimpun dana untuk menutup defisit tersebut. Kecuali  dengan menghitung besarnya persentase defisit anggaran negara terhadap PDB, juga menggambarkan berapa tingkat defisit itu sudah membahayakan keadaan perekonomian.

Dalam situasi seperti sekarang ini, pelonggaran angka defisit wajar terjadi dan memang mau tidak mau harus dilakukan. Persoalannya sekarang, pada kisaran angka defisit berapakah yang bisa dijadikan acuan anggaran dan pastinya juga masih dalam kendali. Persoalan defisit anggaran pada dasarnya selalu berkutat pada sumber dana apa yang bisa digunakan untuk menutupi. Dari sisi pengeluaran, pemerintah bisa melakukan efisiensi dengan jalan melakukan penghematan di luar belanja rutin. Sementara itu, dari sisi penerimaan, ada dua opsi yang bisa diambil, yaitu apakah menambah penerimaan dari pajak ataukah menambah utang baru.

Untuk mengatasi problem defisit anggaran ini, solusi universalnya ada 3 (tiga), yaitu menambah pendapatan, mengurangi belanja dan berutang, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Di negara – negara kapitalis, cara menambah pendapatan pada umumnya adalah meningkatkan pajak dan kadang dengan mencetak matauang. Untuk konteks Indonesia, cara yang ditempuh untuk mengatasi defisit anggaran adalah meningkatkan pajak dan berutang.

Dalam pembiayaan defisit APBN tersebut ada beberapa alternatif yang dapat digunakan, diantaranya adalah dengan pinjaman (bond), suku bunga, uang dan lain - lain. Pembiayaan defisit dari hutang memerlukan daya tarik yaitu dengan tingginya imbal hasil (bunga) yang ditawarkan. Dampak dari suku bunga yang tinggi pada sisi keuangan negara adalah akan terjadinya capital inflow. Keseimbangan APBN dari pembiayaan hutang tidak selamanya berdampak positif bagi perekonomian, meskipun defisit masih di bawah dari ketentuan undang – undang. Neoclasic dan Keynes telah memberikan gambaran akibat bahwa pembiayaan defisit APBN dari hutang yang didukung oleh tingkat suku bunga yang tinggi akan berbentuk Crowding Out dan Crowding In. Pandangan Neoclasic menjelaskan bahwa ketika pemerintah menerbitkan Bond sebagai salah satu cara untuk mengatasi defisit APBN, maka akan terjadi perlambatan kegiatan ekonomi di masyarakat yang disebabkan oleh bunga pinjaman yang harus dibayarkan meningkat akibat dari suku bunga yang di tetapkan pemerintah mengalami kenaikan. Proses tersebut akan berdampak pada pengalihan pinjaman dari dalam negeri ke luar negeri atau yang disebut sebagai Crowding Out.

Dalam usaha untuk meringankan beban anggaran negara dan memperbaiki posisi neraca pembayaran, salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah melalui pinjaman dana dari luar negeri. Seiring dengan adanya perubahan politik luar negeri, utang luar negeri pemerintah sebagian besar diperoleh dari pinjaman negara - negara blok Timur, seperti dari RRC dan USSR. Pada intinya utang dalam negeri lebih aman karena risiko nilai tukar tidak banyak terpengaruh selama pemerintah bisa mendesain surat utang yang baik dengan memperhatikan akses likuiditas dari perbankan, maka perbankan akan membeli surat utang pemerintah untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Jumlah utang luar negeri Pemerintah tersebut telah menambah berat beban Pemerintah bila diukur dengan kemampuan membayar kembali baik dari sisi keuangan negara atau tersedianya devisa yang berasal dari ekspor.

Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.Kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk, salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. Banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. Sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. Meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.Apabila pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, memperluas objek pajak, berarti akan lebih banyak uang yang tersedot ke Pemerintah. Dalam kondisi perlambatan ekonomi, menambah penerimaan pajak menjadi hal yang susah direalisasikan. Dengan adanya stimulus fiskal, pajak ekspor dipastikan akan turun. Kenaikan pajak bisa jadi akan dibebankan pada konsumen yang akan bermuara juga pada kenaikan laju inflasi.

Kebijakan yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. Selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia, biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. Maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun. Sehingga biaya investasi ikut turun. Dari sini, diharapkan investasi meningkat. Kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. Jika tarif impor naik, dorongan untuk impor berkurang. Jika tarif impor turun, dorongan untuk impor bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.

Pemerintah juga harus menghemat belanja barang dan pegawai. Selama ini belanja barang dan jasa di instansi pemerintah cenderung boros dan tidak efektif. Seharusnya ada upaya penghematan melalui pengurangan honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.

Selanjutnya kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah kebijakan sektoral. Kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. Misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. Subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah. Dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. Contoh lainnya adalah kebijakan di sektor industri. Di sektor ini pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. Misalnya, kawasan industri Cilacap. kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi di sana.

Opsi terakhir adalah menambah utang baru dari dalam negeri dengan menerbitkan obligasi negara. Ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, pertamaprimary balance adalah selisih antara anggaran penerimaan dan pengeluaran di luar bunga dan cicilan utang. Kedua, rasio utang terhadap PDB yang konstan. Faktor-faktor yang perlu dipenuhi dalam praktiknya memiliki kelemahan karena profil jatuh tempo utang pemerintah diabaikan. Jika jatuh tempo utang terkonsentrasi pada satu periode yang berdekatan dan primary balance surplus tidak mampu mengimbangi, tekanan fiskal dari lonjakan pembayaran utang yang jatuh tempo tidak bisa dihindari.

Sebagai penutup,APBN yang sudah ditentukan hendaknya dipertanggung jawabkan oleh pemerintah dengan melaksanakannya dengan transparan antar instansi terkait guna memperbaiki kinerja pemerintahan yang akhir-akhir ini tidak mementingkan kemakmuran rakyat.

Dan dalam menjalankan perekonomian di Indonesia,pemerintah hendaknya mengambil kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini kaitannya dengan kebijakan fiskal dan APBN. Dengan tekanan fiskal pada struktur APBN, sudah selayaknya kita mendukung upaya efisiensi program Pemerintah serta pengembalian aset negara dari para koruptor demi tercapainya upaya stabilisasi perekonomian nasional.

Referensi :

1.    http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=340

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara